Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Tanah dalam Pembuktian Sengketa Hak atas Tanah : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/PDT. G/2025/PN MPW

Hanifatul, Millah (2026) Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Tanah dalam Pembuktian Sengketa Hak atas Tanah : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/PDT. G/2025/PN MPW. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031241016.pdf - Published Version

Download (921kB)
[img] PDF (A2031241016_HANIFATUL_MILLAH)
A2031241016_HANIFATUL_MILLAH.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Tanah dalam Pembuktian Sengketa Hak atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Mpw)". Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena masyarakat yang masih mengandalkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagai dasar penguasaan tanah meskipun pendaftaran tanah telah diwajibkan untuk menjamin kepastian hukum, sehingga memicu sengketa akibat penerbitan SPT tumpang tindih seperti pada Perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Mpw di PN Mempawah. Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian Surat Pernyataan Tanah dalam sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan PN Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Mpw. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian SPT dalam sengketa hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, di mana data dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada sengketa tanah seluas 42.700 m2 antara Purhedi dan Fung Kiun dkk., Penggugat gagal membuktikan keabsahan SPT miliknya. Sebaliknya, Tergugat I berhasil membuktikan keabsahan SPT miliknya melalui riwayat penguasaan fisik waris berturut-turut dari Tjen En Dju. Majelis hakim menolak gugatan Penggugat, mengabulkan rekonvensi Tergugat I, menyatakan surat Penggugat tidak berkekuatan hukum, dan menghukum Penggugat mengosongkan objek. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa SPT berkedudukan sebagai akta di bawah tangan dan alat bukti petunjuk, yang mana kekuatan pembuktiannya menjadi kuat apabila diakui instansi berwenang (ATR/BPN) serta didukung riwayat penguasaan fisik secara berturut-turut. Saran penelitian ini adalah agar masyarakat segera mendaftarkan tanahnya ke BPN guna memperoleh sertifikat demi kepastian hukum, serta agar pemerintah desa/kelurahan lebih selektif dan memverifikasi penguasaan fisik secara substantif sebelum menerbitkan SPT guna mencegah sengketa tumpang tindih.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Hanifatul, MillahNIMA2031241016UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Kenotariatan S2
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 02 Nov 2026 03:03
Last Modified: 02 Nov 2026 03:03
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10030

Actions (login required)

View Item View Item