Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Naufal, Harits Zamzami (2026) Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Asuransi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221154.pdf - Published Version Download (901kB) |
|
|
PDF (A1011221154_NAUFAL_HARITS_ZAMZAMI)
A1011221154_NAUFAL_HARITS_ZAMZAMI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi dalam praktik pembatalan sepihak perjanjian asuransi, khususnya dengan menelaah penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Pasal 251 KUHD sebelum putusan tersebut telah memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak konsumen asuransi setelah adanya pembatasan terhadap penggunaan pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, penerapan Pasal 251 KUHD cenderung menempatkan konsumen asuransi pada posisi yang lemah, karena memberikan kewenangan yang luas kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pembatalan perjanjian atau penolakan klaim secara sepihak tanpa membedakan adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari pihak tertanggung. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah adanya putusan tersebut, pembatalan perjanjian asuransi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan, sehingga memberikan penguatan terhadap perlindungan hukum dan hak-hak konsumen asuransi. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 merupakan koreksi normatif yang penting dalam mewujudkan hubungan hukum yang lebih seimbang antara penanggung dan tertanggung serta memperkuat perlindungan konsumen dalam perjanjian asuransi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 02:40 | ||||||
| Last Modified: | 05 Nov 2026 02:40 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10132 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
