Kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dalam Memperjuangkan Aspirasi Politik Masyarakat Adat Menuju Terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng
Ripka, Ripka (2026) Kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dalam Memperjuangkan Aspirasi Politik Masyarakat Adat Menuju Terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E1051221005.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
PDF (E1051221005_RIPKA)
E1051221005_RIPKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji kapasitas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dalam memperjuangkan aspirasi politik masyarakat adat menuju terbentuknya Kabupaten Bangkule Rajakng sebagai daerah otonom baru. Latar belakang penelitian berakar dari kondisi ketertinggalan pembangunan, keterbatasan akses pelayanan publik, dan minimnya representasi politik masyarakat adat di enam kecamatan, yaitu Toho, Sadaniang, Menjalin, Mempawah Hulu, Sompak, dan Mandor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pisau analisis yang digunakan adalah Teori Kapasitas Organisasi yang dioperasionalisasikan melalui tiga dimensi, yaitu kapasitas konsolidasi aspirasi, kapasitas mobilisasi dukungan masyarakat, dan kapasitas advokasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TBBR memiliki kapasitas konsolidasi yang baik dalam menyatukan aspirasi lintas enam kecamatan melalui musyawarah adat dan pendekatan kultural. Kapasitas mobilisasi cukup efektif melalui sosialisasi langsung berbasis nilai budaya Dayak. Kapasitas advokasi dijalankan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan DPRD, meskipun terkendala regulasi pemekaran yang ketat dan moratorium daerah otonom baru. Hambatan utama mencakup keterbatasan finansial, terbatasnya kader ahli hukum, dan panjangnya proses birokrasi. Disarankan agar TBBR memperkuat diversifikasi pendanaan, meningkatkan kapasitas kader, dan memperluas jaringan advokasi. Pemerintah daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat adat dalam proses pemekaran wilayah.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 07:25 | ||||||
| Last Modified: | 05 Nov 2026 07:25 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10180 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
