Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Kopi Peng dalam Memberikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepada Karyawan di Kota Pontianak

Ivan, Halim (2026) Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Kopi Peng dalam Memberikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepada Karyawan di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221025.pdf - Published Version

Download (843kB)
[img] PDF (A1011221025_IVAN_HALIM)
A1011221025_IVAN_HALIM.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja. Negara telah menetapkan standar perlindungan minimum melalui kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang untuk Kalimantan Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.205.220 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, salah satunya Restoran Kopi Peng di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha Restoran Kopi Peng terhadap upah karyawannya, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila pelaku usaha terbukti tidak membayar upah sesuai ketentuan UMP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (socio-legal research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 (satu) orang pimpinan dan 5 (lima) orang karyawan Restoran Kopi Peng Ayani Pontianak, didukung dengan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, upah yang diterima karyawan Restoran Kopi Peng berkisar antara Rp1.300.000 hingga Rp2.912.000 per bulan, atau lebih rendah Rp293.220 hingga Rp1.905.220 di bawah ketentuan UMP Kalimantan Barat tahun 2026. Penyebabnya meliputi keterbatasan finansial perusahaan, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, rendahnya pemahaman hukum karyawan, dan lemahnya pengawasan instansi ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan efektif. Kedua, pelaku usaha yang terbukti tidak membayar upah sesuai UMP dapat dikenai tiga bentuk tanggung jawab hukum: (a) tanggung jawab administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian kegiatan usaha; (b) tanggung jawab perdata berupa kewajiban membayar kekurangan upah yang dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit, mediasi, atau Pengadilan Hubungan Industrial; dan (c) tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 185 juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 4 tahun dan/atau denda Rp100.000.000 hingga Rp400.000.000.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Ivan, HalimNIMA1011221025UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 05 Nov 2026 07:34
Last Modified: 05 Nov 2026 07:34
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10212

Actions (login required)

View Item View Item