Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Tinjauan Yuridis Praktik Informasi Refusal tanpa Formulir Penolakan Tertulis

Vincentia, Audrey Patricia Kiesha (2026) Tinjauan Yuridis Praktik Informasi Refusal tanpa Formulir Penolakan Tertulis. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221003.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011221003_VINCENTIA_AUDREY_PATRICIA_KIESHA)
A1011221003_VINCENTIA_AUDREY_PATRICIA_KIESHA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Pasal 276 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak pasien untuk menolak tindakan medis, namun Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mensyaratkan penolakan tersebut dilakukan secara tertulis. Kesenjangan normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika pasien menolak menandatangani formulir yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam pelaksanaan informed refusal; (2) menganalisis akibat hukum yang timbul bagi para pihak, termasuk potensi konstruksi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata; dan (3) menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dan pasien berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif menggunakan kerangka teori kepastian hukum, teori hukum kesehatan, teori perlindungan hukum, serta teori perikatan yang mencakup doktrin perjanjian terapeutik dan Perbuatan Melawan Hukum. Data pendukung diperoleh melalui wawancara di Klinik Pratama Pacificus Bos Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban materiil tenaga medis telah terpenuhi melalui pemberian informasi komprehensif dan verifikasi kompetensi pasien, namun kewajiban formil berupa penandatanganan formulir tidak terpenuhi akibat pilihan aktif pasien. Kondisi ini menghasilkan keabsahan dua dimensi: sah secara materiil namun tidak sah secara formil, sehingga menimbulkan ketidakpastian pembuktian. Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum terhadap dokter tidak dapat ditegakkan apabila dokter telah menyediakan formulir, menghadirkan saksi, dan mendokumentasikan penolakan secara lengkap dalam rekam medis. Secara paradoksal, pasien yang menolak menandatangani formulir justru melemahkan posisi hukumnya sendiri. Rekam medis yang berkualitas merupakan instrumen perlindungan hukum yang paling determinan bagi kedua pihak. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang mengakui berita acara penolakan bersaksi sebagai alternatif formulir tertulis yang sah secara hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Vincentia, Audrey Patricia KieshaNIMA1011221003UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 05 Nov 2026 07:35
Last Modified: 05 Nov 2026 07:35
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10218

Actions (login required)

View Item View Item