Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri
Maria, Vionita (2026) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031241002.pdf - Published Version Download (732kB) |
|
|
PDF (A2031241002_MARIA_VIONITA)
A2031241002_MARIA_VIONITA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Akta Jual Beli merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti peralihan hak atas tanah. Dalam praktiknya, AJB dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila mengandung cacat hukum yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatalan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab hukum PPAT serta akibat hukum terhadap AJB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PPAT terhadap AJB yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis hukum secara preskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya yang mempunyai hubungan kausal dengan pembatalan Akta Jual Beli, sehingga pertanggungjawaban dapat dikenakan secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat Hukum terhadap Akta Jual Beli (AJB) yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri mengakibatkan pengaruh terhadap peralihan hak atas tanah, hak dan kewajiban para pihak, serta kedudukan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan penyebab pembatalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 08:37 | ||||||
| Last Modified: | 05 Nov 2026 08:37 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10307 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
