Analisos Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum
Rahmat, Ali Hidayat (2026) Analisos Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221146.pdf - Published Version Download (694kB) |
|
|
PDF (A1011221146_RAHMAT_ALI_HIDAYAT)
A1011221146_RAHMAT_ALI_HIDAYAT.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi dengan munculnya Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 q Tentang Pemilihan Umum terkait peraturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra mulai dari proses pembentukan sampai dengan putusannya dikalangan masyarakat sampai akademisi. Penelitian ini bertujuan meninjau atau menganalisis putusan menggunakan perspektif dari Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum. Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 dianalisis dengan perspektif Sistem Hukum Indonesia dan Politik Hukum untuk melihat apakah putusan ini sudah selaras atau sejalan dengan kedua perspektif tersebut atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan,serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum lalu di jabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia terkait substansi hukum dan politik hukum yaitu corak produk hukum yang responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Putusan ini sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetapi dalam proses pembuatannya melanggar etik sampai dengan putusannya yang tidak sejalan dengan sistem hukum indoensia dan padangan politik hukum. Kedepannya, diperlukan sistem yang lebih ketat dalam hal pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi mulai dari proses pembuatan sampai dengan putusannya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 08:53 | ||||||
| Last Modified: | 05 Nov 2026 08:53 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10336 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
