Kasus Penghinaan Rizky Kabah terhadap Masyarakat Adat Dayak dari Perspektif Hukum Adat
Irmansah, Irmansah (2026) Kasus Penghinaan Rizky Kabah terhadap Masyarakat Adat Dayak dari Perspektif Hukum Adat. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221200.pdf - Published Version Download (533kB) |
|
|
PDF (A1012221200_IRMANSAH)
A1012221200_IRMANSAH.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak yang menimbulkan reaksi dari masyarakat adat karena dianggap mencederai kehormatan, martabat, dan identitas kolektif masyarakat adat Dayak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap kasus penghinaan Rizky Kabah terhadap masyarakat adat Dayak ditinjau dari perspektif hukum adat Dayak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus penghinaan tersebut, menganalisis mekanisme penyelesaiannya menurut hukum adat Dayak, mengidentifikasi sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta menganalisis perbandingan penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Temenggung Adat Pontianak Timur dan Ketua Umum Ormas Mangkok Merah sebagai responden yang memahami penerapan hukum adat Dayak dalam penyelesaian kasus penghinaan terhadap masyarakat adat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian dan sanksi adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan terhadap masyarakat adat Dayak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat karena dianggap mengganggu kehormatan, martabat, serta keseimbangan sosial masyarakat adat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang melibatkan laporan dari masyarakat, pemeriksaan saksi, musyawarah adat, dan penetapan keputusan oleh pihak yang berwenang dalam struktur adat. Sanksi adat yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah capa molot yang bertujuan memulihkan kehormatan masyarakat adat, menciptakan perdamaian, serta mengembalikan keseimbangan sosial. Penyelesaian melalui hukum nasional dan hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 340 Ilmu hukum | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 10 Nov 2026 03:40 | ||||||
| Last Modified: | 10 Nov 2026 03:40 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10435 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
