Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Kajian Yuridis terhadap Verifikasi Substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait Perubahan Data Perseroan dalam Rangka Mewujudkan Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Juvento, Juvento (2026) Kajian Yuridis terhadap Verifikasi Substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait Perubahan Data Perseroan dalam Rangka Mewujudkan Kemudahan Berbisnis di Indonesia. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231034.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A2031231034_JUVENTO)
A2031231034_JUVENTO.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Perubahan data perseroan merupakan bagian penting dalam administrasi badan hukum karena berkaitan dengan keabsahan dan kepastian hukum mengenai data perseroan yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum. Sebelum diterapkannya mekanisme verifikasi substantif, proses perubahan data perseroan pada dasarnya lebih menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan administratif. Perkembangan kebutuhan terhadap akurasi dan validitas data perseroan kemudian mendorong diterapkannya mekanisme verifikasi substantif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melaksanakan verifikasi substantif terhadap perubahan data perseroan serta menganalisis kemungkinan pembatalan akta perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diterapkannya mekanisme verifikasi substantif apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris serta pihak yang berkaitan dengan administrasi badan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi substantif merupakan mekanisme administratif yang bertujuan meningkatkan keakuratan, kepastian, dan keandalan data perseroan. Pelaksanaan verifikasi substantif harus tetap didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, kecermatan, dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Akta perubahan data perseroan yang telah memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebelum diterapkannya verifikasi substantif tetap dapat dipersoalkan dan dibatalkan apabila terbukti terdapat cacat hukum pada perbuatan hukum yang menjadi dasar pembentukan akta tersebut. Persetujuan atau penerimaan pemberitahuan secara administratif tidak menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan materiil keputusan RUPS maupun perbuatan hukum yang mendasari akta. Oleh karena itu, penerapan verifikasi substantif tidak berlaku surut dan tidak menjadikan seluruh akta yang dibuat sebelum mekanisme tersebut diterapkan menjadi tidak sah.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Juvento, JuventoNIMA2031231034UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Kenotariatan S2
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 16 Nov 2026 05:14
Last Modified: 16 Nov 2026 05:14
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10702

Actions (login required)

View Item View Item