Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak
Fatkhan, Nur Febrianto (2026) Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011191189.pdf - Published Version Download (964kB) |
|
|
PDF (A1011191189_FATKHAN_NUR_FEBRIANTO)
A1011191189_FATKHAN_NUR_FEBRIANTO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online melalui Media Sosial Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online melalui media sosial serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online di Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, berupa patroli siber, pemantauan media sosial, sosialisasi, pemblokiran situs perjudian, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi penggunaan server di luar negeri, identitas palsu, akun anonim, kesulitan menghubungkan akun digital dengan identitas pelaku, serta mudahnya pelaku menghapus jejak digital. Selain itu, penindakan masih lebih diprioritaskan terhadap bandar atau penyelenggara perjudian dibandingkan pelaku promosi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan aturan maupun sarana dan prasarana, tetapi pada karakteristik kejahatan siber yang anonim dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan patroli siber, kemampuan identifikasi digital, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) secara konsisten.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 05:20 | ||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2026 05:20 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10767 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
