Tanggung Jawab Influencer dalam Promosi Produk Obat Pelangsing dengan Informasi yang Tidak Benar di Platform Instagram
Mariana, Belen (2026) Tanggung Jawab Influencer dalam Promosi Produk Obat Pelangsing dengan Informasi yang Tidak Benar di Platform Instagram. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221099.pdf - Published Version Download (877kB) |
|
|
PDF (A1011221099_MARIANA_BELEN)
A1011221099_MARIANA_BELEN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Banyak pelaku usaha memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk melalui media sosial. Salah satunya adalah promosi obat pelangsing Stevi Agecya Slimfast di Instagram yang dilakukan oleh Amanda Manopo. Dalam promosi tersebut, influencer menyatakan telah menggunakan produk serta menjelaskan manfaat dan kandungannya. Namun, hasil uji laboratorium yang dilakukan setelah adanya keraguan dari seorang dokter menunjukkan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di BPOM dan mengandung bahan berbahaya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab influencer atas iklan obat pelangsing yang menyesatkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum influencer serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan apabila konsumen mengalami kerugian akibat informasi yang tidak benar. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban karena kedudukannya sebagai pelaku usaha jasa dalam bentuk ganti rugi apabila promosi yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila dengan sengaja mempromosikan produk ilegal tanpa izin edar BPOM, influencer juga dapat dikenai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 mengenai hak konsumen dan Pasal 9 mengenai larangan penyampaian informasi yang menyesatkan. Dan Pidana Penjara Pasal 62 ayat (1) UUPK. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan meliputi pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM terhadap produk yang beredar, tindak lanjut atas laporan masyarakat, serta pemblokiran akun media sosial yang terbukti mempromosikan produk ilegal.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 07:54 | ||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2026 07:54 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10873 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
