Koordinasi SATPOL PP Dalam Penertiban Larangan Bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat
Inka, Muliyani (2025) Koordinasi SATPOL PP Dalam Penertiban Larangan Bermain Layangan Di Kecamatan Pontianak Barat. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
Text (Cover-Bab I)
Cover-Bab1_E1031211001.pdf - Published Version Download (723kB) |
|
|
Text (E1031211001_INKA MULIYANI)
E1031211001_INKA MULIYANI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan utuk mengdeskripsikan dan menganalisi pelaksanaan koordinasi instansional antar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Komando Distrik Militer 1207/Pontianak, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam permasalahan penertiban larangan bermain layangan di wilayah kecamatan pontianak barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Ketenraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Barat, Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan SATPOL PP, Kota Pontianak Bintara Administrasi Operasional Sersan Dua KODIM 1207 Pontianak, tokoh Masyarakat baik yang merasakan keresahan terhadap permainan layangan ini maupun pelaku yang bermain di wilayah kecamatan pontianak barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan koordinasi menurut Dann Sugandha sebagaimana dikutip dalam Anggara dan Sumantri (2016:215) yaitu kesepakatan dan kesatuan pengertian, kesepakatan tindakan, ketaatan atau loyalitas tugas masing-masing, saling tukar informasi, koordinator kolaboratif, Alur informasi, saling menghormati terhadap wewenang fungsional dalam penertiban larangan bermain layangan di kecamatan pontianak barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara SATPOL PP, KODIM 1207, dan Kecamatan Pontianak Barat dalam penertiban larangan bermain layangan telah berjalan cukup baik melalui pembagian peran yang jelas, serta sikap saling menghormati wewenang, akan tetapi belum terdapat rapat khusus yang membahas permasalahan layangan, mekanisme pertukaran informasi yang belum bersifat formal antar instansi.Oleh karena itu, perlu adanya rapat khusus terkait permaslahan layangan, edukasi langsung baik mulai dari tinggat sekolah dasar ataupun saat sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan bahaya bermain layangan, terutama yang menggunakan tali gelasan, serta terdorong untuk menaati aturan tanpa merasa ditekan atau diberi sanksi sepihak, komunikasi antarinstansi perlu diperkuat dengan format laporan yang jelas, jadwal komunikasi yang konsisten, dan kedisiplinan dalam penyampaian informasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan S1 | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 01:16 | ||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2026 01:16 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5419 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
