Dampak Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara
Ananda, Bayu Saputra (2025) Dampak Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
Text (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211001.pdf - Published Version Download (776kB) |
|
|
Text (A1011211001_ANANDA BAYU SAPUTRA)
A1011211001_ANANDA BAYU SAPUTRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, kemudian untuk mengkaji bagaimana pengawasan netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 pasca penghapusan KASN. Penelitian juga berfokus pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. penelitian ini bersifat yuridis dokmatik bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dalam bentuk pemaparan yang terperinci. Penghapusan KASN berpotensi berdampak terhadap pengawasan netralitas ASN, seperti mengurangi efektivitas pengawasan terhadap netralitas ASN mengingat KASN selama ini berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan netralitas ASN dalam politik. Pasca penghapusan KASN, tugas pokok dan fungsi pengawasan netralitas ASN kini telah beralih ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasii (KEMENPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Upaya preventif (pencegahan) dilakukan guna berfokus pada pencegahan sebelum masalah itu terjadi, dalam konteks ini tujuannya adalah mencegah pelanggaran netralitas ASN. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada ASN terkait pentingnya netralitas ASN. Upaya pengawasan terhadap ASN tentunya terus dilakukan, khususnya terkait netralitas ASN. Whistleblowing system merupakan mekanisme penyampaian pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran, tindak pidana, atau tindakan lain yang melanggaran ketentuan yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan unit tempat kerjanya atau wilayah lain.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 12 Jun 2026 01:53 | ||||||
| Last Modified: | 12 Jun 2026 01:53 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5440 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
