Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Akta Kelahiran Menggunakan Satu Kata di Kabupaten Sekadau
Nurul, Agustine (2025) Tanggung Jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Menerbitkan Akta Kelahiran Menggunakan Satu Kata di Kabupaten Sekadau. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011191039.pdf - Published Version Download (339kB) |
|
|
PDF (A1011191039_NURUL_AGUSTINE)
A1011191039_NURUL_AGUSTINE.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Akta kelahiran merupakan dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, terdiri paling banyak 60 huruf termasuk spasi, serta paling sedikit dua kata. Namun, di Kabupaten Sekadau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tetap menerbitkan akta kelahiran dengan nama satu kata. Pemberian nama satu kata oleh orang tua dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa nama yang terlalu panjang dapat menjadi beban bagi anak menyebabkan timbul penyakit maka dari itu nama panjang tersebut kerap disingkat menjadi satu kata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bentuk tanggung jawab Disdukcapil. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan angket kepada Disdukcapil Kabupaten Sekadau serta orang tua yang mengurus akta kelahiran dengan nama satu kata pada tahun 2022–2025. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil tetap melayani permohonan masyarakat yang menggunakan nama satu kata, dengan prosedur pemohon harus mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk tanggung jawab. Faktor utama kebijakan masyarakat setempat adalah karena tradisi keluarga yang telah berlangsung turun-temurun dan terdapat kepercayaan bahwa nama yang terlalu panjang dapat menjadi beban bagi anak, bahkan diyakini berdampak pada kesehatan. Pencatatan nama satu kata tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, baik bagi Disdukcapil maupun bagi masyarakat. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur sanksi hukum atau administratif atas penggunaan nama satu kata dalam dokumen kependudukan. Meskipun demikian, Disdukcapil tetap melakukan upaya meliputi edukasi dan penguatan regulasi kepada masyarakat agar lebih memahami hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Diharapkan agar Disdukcapil meningkatkan intensitas sosialisasi, serta masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesesuaian penamaan dengan ketentuan administrasi kependudukan.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 353 Bidang khusus administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 06:41 | ||||||
| Last Modified: | 25 Jun 2026 06:41 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5814 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
