Tanggung Jawab Pemberi Kerja terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan pada Salah Satu Rumah Makan di Kota Pontianak
Citra, Amanda (2025) Tanggung Jawab Pemberi Kerja terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan pada Salah Satu Rumah Makan di Kota Pontianak. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211311.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1011211311_CITRA_AMANDA)
A1011211311_CITRA_AMANDA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pekerja perempuan merupakan kelompok pekerja yang memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus dalam hubungan kerja, baik secara biologis maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan menjadi aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk di sektor informal yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dalam praktiknya, pekerja perempuan di sektor informal kerap menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, seperti tidak diberikan cuti haid, cuti melahirkan, tidak tersedia ruang menyusui, serta risiko diskriminasi tanpa perlindungan yang memadai. Dengan demikian, penulis merumuskan maslah penelitian sebagai berikut “Bagaimana bentuk tanggung jawab pemberi kerja terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan pada salah satu rumah makan di Kota Pontianak? ”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner dan data kepustakaan. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan teknik komunikasi secara langsung dengan pemberi kerja dan serikat pekerja dan teknik komunikasi secara tidak langsung dengan pekerja perempuan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan bentuk dan akibat dari tidak terpenuhinya hak pekerja perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pemberi kerja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak seperti cuti haid dan cuti melahirkan diterapkan secara terbatas dan disertai pemotongan gaji, sementara fasilitas menyusui tidak tersedia. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan tenaga kerja, skala usaha yang kecil, dan rendahnya pemahaman hukum. Akibat hukum atas pelanggaran ini berpotensi terjadi, namun dalam praktiknya sulit ditegakkan karena minimnya pengawasan dan keberanian pekerja untuk melapor. Serikat pekerja telah menyediakan mekanisme pendampingan, tetapi pekerja informal perempuan umumnya enggan menggunakan jalur ini karena takut diberhentikan dari pekerjaan. Dengan demikian, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan pemberdayaan pekerja perempuan di sektor informal agar hak-hak dasarnya dapat dipenuhi secara adil dan berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 25 Jun 2026 07:44 | ||||||
| Last Modified: | 25 Jun 2026 07:44 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5840 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
