Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Penghentian Perkara Persetubuhan terhadap Anak Ditingkat Penyidikan Polres Kubu Raya (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/3/V/2023)

Rahayu, Ambarwati (2025) Analisis Penghentian Perkara Persetubuhan terhadap Anak Ditingkat Penyidikan Polres Kubu Raya (Studi Kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/3/V/2023). Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211230.pdf - Published Version

Download (851kB)
[img] PDF (A1011211230_RAHAYU_AMBARWATI)
A1011211230_RAHAYU_AMBARWATI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara persetubuhan pada anak merupakan isu hukum yang penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak dan pelaksanaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum. Penulisan ini mengkaji legalitas penghentian penyidikan dalam kasus persetubuhan pada anak berdasarkan SP3 Nomor: SPPP/3/V/2023 oleh Polres Kubu Raya, yang dalam pelaksanaannya menggunakan alasan "batal demi hukum" dengan latar belakang pencabutan laporan, usia lanjut pelaku, serta keberadaan pelapor di luar negeri maka akan kesulitan jika di persidangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan SP3 pada hukum acara pidana, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan batasan diskresi penyidik. Pendekatan perundangundangan, kasus, dan konseptual digunakan dalam metodologi hukum normatif penulisan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Perlindungan Anak, Undang-Undang terkait Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan praktik penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum dikaji untuk mengevaluasi data. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penghentian penyidikan oleh SP3 melanggar proses hukum dan kepentingan terbaik anak, serta tidak memenuhi persyaratan legalitas dan proporsionalitas. Diputuskan bahwa tindakan diskresioner penyidik berada di luar kewenangannya (ultra vires) karena hubungan seksual dengan anak di bawah umur merupakan pelanggaran umum yang tidak memerlukan pencabutan laporan. Penulisan ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan atas diskresi penyidik dalam perkara kekerasan seksual pada anak serta menekankan pentingnya sistem peradilan yang berpihak pada korban.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Rahayu, AmbarwatiNIMA1011211230UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 29 Jun 2026 06:47
Last Modified: 29 Jun 2026 06:47
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5884

Actions (login required)

View Item View Item