Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Dikampus Universitas Tanjungpura
Maria, Alda Ratna Sari (2025) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Dikampus Universitas Tanjungpura. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211171.pdf - Published Version Download (677kB) |
|
|
PDF (A1011211171_MARIA_ALDA_RATNA_SARI)
A1011211171_MARIA_ALDA_RATNA_SARI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan tinggi, baik dari aspek kepatuhan hukum maupun tingkat kesadaran sivitas akademika terhadap larangan merokok di area yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara, serta data sekunder melalui studi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 telah diterbitkan, Universitas Tanjungpura hingga saat ini belum memiliki kebijakan internal yang secara khusus mengatur atau mengimplementasikan kawasan bebas asap rokok di lingkungan kampus. Dari perspektif hukum normatif, berdasarkan teori hierarki norma hukum (Stufenbau des Rechtssystems dari Hans Kelsen) dan mengacu pada hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahannya), Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga maupun individu dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk perguruan tinggi negeri sebagai institusi negara. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Tanjungpura, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi Perda, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan publik dan tata kelola administratif. Selain itu, surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak memiliki kekuatan mengikat setara dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak secara khusus mengatur tentang kawasan bebas asap rokok di lingkungan pendidikan tinggi. Kekosongan regulasi internal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum serta kurangnya komitmen kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan kampus yang sehat dan bebas asap rokok. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Universitas Tanjungpura perlu segera menyusun kebijakan internal yang selaras dengan Perda tersebut serta mendorong peningkatan kesadaran di kalangan sivitas akademika sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kesehatan publik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 03:12 | ||||||
| Last Modified: | 22 Jul 2026 03:12 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6438 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
