Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Simangunsong,, Betty H (2025) Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E1051191013.pdf - Published Version Download (581kB) |
|
|
PDF (E1051191013_SIMANGUNSONG_BETTY_H)
E1051191013_SIMANGUNSONG_BETTY_H.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman anggota BPD Desa Sungai Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, rendahnya motivasi anggota BPD Sungai Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan tingkat Pendidikan anggota BPD Sungai Raya relatif rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Desa Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya? "Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Masyarakat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa proses komunikasi sosialisasi yang dilakukan oleh BPD di Sungai Raya sangat minim, dalam menginformasikan Perda tentang fungsi BPD dalam pemerintahan desa, hanya lewat pertemuan di tingkat desa, dengan mengundang beberapa tokoh tokoh masyarakat, dengan tidak menyampaikannya langsung masyarakat desa, sehingga proses komunikasi berjalan tidak maksimal. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki BPD masih rendah. Dalam melaksanakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan fungsinya, dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, selain itu juga dapat terlihat dari produk peraturanperaturan desa, dan beberapa Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPD agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 328 Proses legislatif, parlemen | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 23 Jul 2026 01:33 | ||||||
| Last Modified: | 23 Jul 2026 01:33 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6513 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
