Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Pelacakan & Perampasan Aset terhadap Terpidana yang Tidak Membayar Uang Pengganti di Kota Pontianak

Simamora, Joy Patria (2025) Pelacakan & Perampasan Aset terhadap Terpidana yang Tidak Membayar Uang Pengganti di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211205.pdf - Published Version

Download (523kB)
[img] PDF (A1011211205_JOY_PATRIA_SIMAMORA)
A1011211205_JOY_PATRIA_SIMAMORA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Pelacakan dan perampasan aset merupakan aspek penting dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, praktik di Kejaksaan Negeri Pontianak menunjukkan bahwa upaya tersebut belum berjalan maksimal. Dari 34 perkara korupsi selama 2020–2024, terdapat 7 perkara dengan total kerugian Rp23, 49 miliar yang tidak dapat dipulihkan karena aset terpidana tidak terlacak. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, sebab meskipun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan dasar bagi pelaksanaan eksekusi, Pasal 18 UU PTPK tetap memberi ruang bagi terpidana untuk mengganti kewajiban uang pengganti dengan pidana penjara. Hal ini menimbulkan dilema normatif dan praktis, karena pemulihan kerugian negara tidak selalu tercapai meskipun ada landasan hukum formal untuk perampasan aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelacakan dan perampasan aset di Kejaksaan Negeri Pontianak, menganalisis hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan agar pemulihan kerugian negara dapat tercapai. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sifat eksplanatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak dan Ketua RT/RW, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola hambatan, kontradiksi normatif, serta kemungkinan solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada ketidakjelasan substansi hukum mengenai kewenangan pelacakan dan perampasan aset, keterbatasan aparat dan sarana dalam struktur hukum, serta lemahnya koordinasi dengan masyarakat yang berakibat informasi lokal tidak terintegrasi dalam proses eksekusi. Kesimpulannya, pelacakan dan perampasan aset di Pontianak belum maksimal, sehingga pemulihan kerugian negara terhambat. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan UndangUndang Perampasan Aset sebagai instrumen normatif baru yang lebih tegas, agar putusan pengadilan benar-benar dapat dijalankan dan negara tidak terus-menerus mengalami kerugian.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Simamora, Joy PatriaNIMA1011211205UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 23 Jul 2026 01:41
Last Modified: 23 Jul 2026 01:41
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6515

Actions (login required)

View Item View Item