Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN. JKT.SEL
Annisya, Anggraeny (2025) Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN. JKT.SEL. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211046.pdf - Published Version Download (300kB) |
|
|
PDF (A1012211046_ANNISYA_ANGGRAENY)
A1012211046_ANNISYA_ANGGRAENY.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN. Jkt. Sel terkait pembatalan perjanjian pranikah yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Apakah Pertimbangan Hukum Hakim telah Memenuhi Tujuan Hukum yang Meliputi Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan? Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur terkait perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perjanjian kawin yang dibuat antar warga negara Indonesia dan warga negara Australia, yang mana dalam perjanjian tersebut tidak diterjemahkan dengan baik oleh Notaris, sehingga dalam pertimbangan hakim perjanjian tersebut batal demi hukum. Hakim menemukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat setelah pernikahan berlangsung, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974 dan Pasal 147 KUHPerdata, sehingga dinyatakan tidak sah. Selain itu, cacat formil dalam pembuatan akta khususnya ketiadaan penjelasan notaris dalam bahasa yang dipahami Penggugat (warga negara asing) memperkuat alasan pembatalan. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap asas legalitas dan prosedur notarial dalam perjanjian perkawinan. Selain itu, akibat hukum dari putusan ini adalah dibatalkannya secara hukum Perjanjian Perkawinan (Akta No. 44/2003), sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini memperkuat standar profesionalisme notaris, khususnya dalam menjelaskan isi akta bagi pihak asing, serta menjadi preseden yuridis yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya sah jika dibuat sebelum atau saat pernikahan. Secara substansial, putusan ini mencerminkan keadilan, karena memulihkan hak pihak yang dirugikan; kepastian hukum, karena menegaskan ketentuan dan prosedur hukum yang jelas; dan kemanfaatan, karena mendorong praktik hukum yang lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Putusan ini juga menyoroti kebutuhan reformasi hukum perkawinan, terutama terkait fleksibilitas perubahan perjanjian pasca-nikah, yang kemudian sebagian diakomodasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, pemerintah, DPR, serta lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi, pelatihan, dan panduan praktis agar masyarakat dan notaris memahami syarat formil maupun materiel perjanjian perkawinan, termasuk kewajiban memberikan penjelasan dalam bahasa yang dimengerti pihak asing, serta segera merumuskan aturan turunan atau revisi UU Perkawinan untuk memperjelas mekanisme perubahan perjanjian pasca-nikah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasangan, khususnya dalam perkawinan campuran.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 340 Ilmu hukum | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 27 Jul 2026 02:47 | ||||||
| Last Modified: | 27 Jul 2026 02:47 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6615 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
