Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Dampak Keputusan Kapolri Nomor: KEP/613/III/2021 terhadap Terjadinya Tindak Pidana di Daerah Hukum Polres Bengkayang

Roro, Ayu Innayah Firdayati (2025) Dampak Keputusan Kapolri Nomor: KEP/613/III/2021 terhadap Terjadinya Tindak Pidana di Daerah Hukum Polres Bengkayang. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211034.pdf - Published Version

Download (466kB)
[img] PDF (A1012211034_RORO_AYU_INNAYAH_FIRDAYATI)
A1012211034_RORO_AYU_INNAYAH_FIRDAYATI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 terhadap efektivitas penegakan hukum pidana serta untuk mengetahui Dampak Pemberlakukan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Kepolisian Resor Bengkayang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara maupun kuesioner dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini yang biasa disebut narasumber atau sumber informasi, yaitu Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kepala Kepolisian Resor Bengkayang, Kepala Bagian Perencanaan Polres Bengkayang, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang. Kapolsek dan Kepala Seksi Umum pada 6 (enam) Polsek hanya untuk Harkamtibmas serta perwakilan tokoh masyarakat pada masing-masing Kepolisian Sektor hanya untuk Harkamtibmas. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 6 Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) di daerah hukum Polres Bengkayang yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala, rata-rata waktu tempuh dari Polsek ke Polres dengan kendaraan bermotor (R2/R4) di atas 1 sampai dengan 3 jam. Kemudian khusus Polsek Capkala pada saat usulkan menjadi Polsek hanya untuk Harkamtibmas, laporan polisi berjumlah 11 kasus. Dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 terhadap 6 (enam) Polsek yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala cenderung mengalami peningkatan, karena Polsek hanya diberikan kewenangan terbatas menerima laporan dan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) selanjutnya proses penyidikan merupakan kewenangan Satreskrim Polres Bengkayang. Disisi lain, limpahan kasus pidana dari 6 (enam) Polsek Harkamtibmas menambah beban Satreskrim Polres Bengkayang yang semakin meningkat. Sementara jumlah penyidik masih sangat terbatas. Akibatnya kasus pidana yang ditangani oleh Satreskrim menjadi tidak optimal. Upaya yang dilakukan Polres Bengkayang dalam mengefektifkan penyidikan pasca diberlakukannya Keputusan Kapolri sebagai berikut: 1) Melakukan revisi terhadap seluruh anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu. 2). Melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Polsek hanya untuk Harkamtibmas setiap tahunnya. 3). Mengusulkan kepada Kapolda Kalbar perubahan Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) menjadi Polsek yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Roro, Ayu Innayah FirdayatiNIMA1012211034UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Robiatul Adawiyah
Depositing User: Robiatul Adawiyah
Date Deposited: 28 Jul 2026 03:13
Last Modified: 28 Jul 2026 03:13
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6724

Actions (login required)

View Item View Item