Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Mencegah Pelanggaran Jabatan Notaris
Ilsye, Annuur Afuju (2022) Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Mencegah Pelanggaran Jabatan Notaris. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031191019.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
PDF (A2031191019_ILSYE_ANNUUR_AFUJU)
A2031191019_ILSYE_ANNUUR_AFUJU.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Seiring perkembangan jaman, jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat, karena Notaris merupakan jabatan khusus yang melaksanakan profesinya melalui Lembaga Kenotariatan yang dibentuknya secara mandiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Untuk menjaga profesi Notaris agar bekerja tetap didalam jalur yang berlandaskan perundang-undangan maka dibentuklah Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawasan dimaksud dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Secara berjenjang pengawasan Notaris untuk tingkat daerah pengawasan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas, MPDN memiliki peranan yang sangat penting baik secara preventif dan kuratif. Secara Preventif merupakan kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yakni dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan pendampingan kepada Notaris. Sedangkan secara Kuratif berarti MPDN dapat mengambil sikap untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku. Terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris di dalam jabatannya maka Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dapat mengambil langkah dan tindakan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan Notaris mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 30 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut memiliki batasan dimana MPDN hanya diposisikan sebagai pemeriksa bukan sebagai pemutus dalam memberikan sanksi. Adalah Majelis Pengawas Pusat yang merupakan hirarki tertinggi dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan atau kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan dari MPDN.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 28 Jul 2026 03:55 | ||||||
| Last Modified: | 28 Jul 2026 03:55 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6739 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
