Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanah tanpa Izin di Kabupaten Kubu Raya

Wanya, Nabielrillian Hermanto (2025) Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanah tanpa Izin di Kabupaten Kubu Raya. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211059.pdf - Published Version

Download (494kB)
[img] PDF (A1012211059_WANYA_NABIELRILLIAN_HERMANTO)
A1012211059_WANYA_NABIELRILLIAN_HERMANTO.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penggunaan tanah tanpa izin merupakan persoalan yang masih sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Fenomena ini memicu konflik antara pemilik tanah yang sah dengan pihak yang menggunakan tanah tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktiknya, konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi pemilik, tetapi juga berujung pada ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah penguasaan tanah oleh PT Punggur Alam Lestari (PT PAL) terhadap tanah milik ahli waris Pangeran Laksamana, tanpa melalui proses peralihan hak yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa penggunaan tanah tanpa izin di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu ahli waris dari keluarga Pangeran Laksamana serta staf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai penyebab terjadinya penguasaan tanah tanpa izin antara PT PAL dan ahli waris; untuk mengungkapkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penggunaan lahan tanpa dasar hukum yang sah; untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan; serta untuk mengetahui sejauh mana peran BPN dalam menangani dan mencegah kasus-kasus serupa di kemudian hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa musyawarah antara ahli waris dan pihak PT PAL, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pemberian kompensasi. Walaupun tidak bertindak sebagai mediator langsung, BPN Kabupaten Kubu Raya tetap memiliki tanggung jawab administratif dalam proses ini, termasuk dalam aspek pengawasan dan verifikasi dokumen pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPN sangat krusial dalam mencegah terulangnya kasus serupa melalui peningkatan sistem pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan digitalisasi data pertanahan. Penyelesaian sengketa tanah secara damai memang menjadi pilihan utama, tetapi tetap perlu didukung oleh sistem pertanahan yang akuntabel dan responsif terhadap hak-hak masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Wanya, Nabielrillian HermantoNIMA1012211059UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 30 Jul 2026 07:10
Last Modified: 30 Jul 2026 07:10
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6952

Actions (login required)

View Item View Item