Perbuatan melawan Hukum Pedagang Kaki Lima dalam Menempati Kawang Dilarang untuk Berjualan di Kota Pontianak
Bagas, Fadhlurrahman (2024) Perbuatan melawan Hukum Pedagang Kaki Lima dalam Menempati Kawang Dilarang untuk Berjualan di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011201317.pdf - Published Version Download (217kB) |
|
|
PDF (A1011201317_BAGAS_FADHLURRAHMAN)
A1011201317_BAGAS_FADHLURRAHMAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) yaitu praktik jual beli yang dilakukan di kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2022, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan mengenai berdagang bagi pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mencari data dan informasi tentang pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum (2) untuk mengungkap faktor penyebab pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan (3) untuk mengungkap akibat hukum dalam menempati kawasan yang dilarang berjualan (4) untuk mengungkap upaya pemerintaah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kakai lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Simpulan hasil dari penelitian ini penyebab pedagang kaki lima melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku yaitu Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Akibat hukum bagi pedagang kaki lima yang menempati kawasan yang dilarang berjualan adalah denda dan penertiban paksa yang dilakukan oleh Satpol PP. upaya pemerintaah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kakai lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Satpol PP yang berperan penting dalam menjalankan tugas pemerintah untuk menciptakan ketertibban dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 07:24 | ||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2026 07:24 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7022 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
