Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peralihan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt. G/2024/PN. Ptk.

Wanda, Findra Michellina (2025) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peralihan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt. G/2024/PN. Ptk. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211065.pdf - Published Version

Download (439kB)
[img] PDF (A1012211065_WANDA_FINDRA_MICHELLINA)
A1012211065_WANDA_FINDRA_MICHELLINA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah melalui mekanisme jual beli yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Praktik ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika proses balik nama tidak dapat dilakukan akibat penjual tidak diketahui keberadaannya atau enggan terlibat lebih lanjut. Salah satu kasus konkret yang menjadi objek penelitian ini adalah peralihan hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 29/PDT.G/2024/PN.PTK, di mana jual beli dilakukan secara bawah tangan antara Mardiyah Marsuni dan Suhardi, namun kemudian menjadi dasar pengajuan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan keabsahan jual beli yang dilakukan tanpa akta otentik serta mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut bagi para pihak, khususnya dalam konteks peralihan hak sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan Adalah Deskriptif Analisis yaitu mengkaji pertimbangan hukum hakim dan akibat putusan nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Ptk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Undang-undang (statue approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak hanya sah apabila dilakukan melalui akta PPAT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sesuai Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dalam perkara a quo, tergugat tidak menempuh prosedur yang sah dan tidak hadir di persidangan, sedangkan penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum yang jelas serta bertindak dengan itikad baik. Sertifikat Hak Milik penggugat dinilai sebagai bukti sah yang harus dilindungi. Pertimbangan hukum hakim menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak pemilik yang sah, dan asas keadilan. Akibat hukumnya, gugatan dikabulkan sepenuhnya, peralihan hak dinyatakan sah, dan tergugat diwajibkan menyerahkan tanah kepada penggugat sebagai pemilik yang sah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Wanda, Findra MichellinaNIMA1012211065UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 05 Aug 2026 06:41
Last Modified: 05 Aug 2026 06:41
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7074

Actions (login required)

View Item View Item