Analisis Pertanggung Jawaban Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) terhadap Tersangka Pegi Setiawan dalam Kasus Vina Cirebon
Imanuel, Jusbie Braviano (2025) Analisis Pertanggung Jawaban Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) terhadap Tersangka Pegi Setiawan dalam Kasus Vina Cirebon. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211154.pdf - Published Version Download (529kB) |
|
|
PDF (A1011211154_IMANUEL_JUSBIE_BRAVIANO)
A1011211154_IMANUEL_JUSBIE_BRAVIANO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (error in persona) terhadap Pegi Setiawan secara pidana berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peristiwa salah penangkapan (error in persona) terhadap Pegi Setiawan penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang. Penangkapan yang dilakukan tanpa landasan identifikasi yang akurat dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku mencerminkan adanya unsur kesengajaan (dolus), di mana penyidik memiliki pengetahuan atau kesadaran akan potensi timbulnya kerugian, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut.Selain itu bentuk pertanggungjawaban secara kode etik dan administratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi sanksi mutasi bersifat demosi, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penundaan Pendidikan Profesi Polri, dan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Oleh karena itu diperlukan pembaruan dan penguatan aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar memperkuat prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, keberadaan mekanisme pengawasan eksternal yang bersifat independen menjadi hal yang sangat penting guna menjamin bahwa proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 07:50 | ||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2026 07:50 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7387 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
