Analisis terhadap Tuntutan Ganti Rugi bagi Korban dalam Perbuatan melawan Hukum pada Kasus Deepfake
Zefanya, Hansnuya (2025) Analisis terhadap Tuntutan Ganti Rugi bagi Korban dalam Perbuatan melawan Hukum pada Kasus Deepfake. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211124.pdf - Published Version Download (733kB) |
|
|
PDF (A1011211124_ZEFANYA_HANSNUYA)
A1011211124_ZEFANYA_HANSNUYA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Perkembangan teknologi deepfake telah menciptakan tantangan hukum baru yang signifikan, namun hingga saat ini belum ada regulasi di Indonesia yang secara spesifik mengaturnya. Adanya kekosongan hukum ini memaksa korban penyalahgunaan deepfake untuk mencari keadilan dengan menggunakan kerangka hukum yang sudah ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata saat ini dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban ganti rugi dalam kasus deepfake. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU ITE, dan UU PDP, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake yang menimbulkan kerugian memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan terpenuhnya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka korban secara yuridis berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, dalam praktiknya, korban menghadapi hambatan-hambatan seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku yang anonim dan beratnya beban pembuktian. Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan landasan hak yang kuat bagi korban, namun mekanisme perlindungannya di lapangan masih lemah dan belum efektif bagi korban deepfake. Hukum positif di Indonesia yang ada pada saat ini masih belum memadai untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh teknologi deepfake. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang komprehensif guna melindungi hak-hak korban akibat penyalahgunaan deepfake.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 21 Aug 2026 02:27 | ||||||
| Last Modified: | 21 Aug 2026 02:27 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7592 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
