Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara
Aqsha, Sartika (2025) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E1021211082.pdf - Published Version Download (573kB) |
|
|
PDF (E1021211082_AQSHA_SARTIKA)
E1021211082_AQSHA_SARTIKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penulisan skripsi ini tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk memberikan analisis bentuk peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan peraturan desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi non-partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan perannya melalui berbagai fungsi, antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Mengajak dan Mendorong Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa, serta Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Meski demikian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran operasional dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum formal. Namun, relasi informal yang terbangun anatara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memperlihatkan komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis, sehingga menjadi faktor penting dalam menyerap aspirasi masyarakat secara efektif.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Sosiatri S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 27 Aug 2026 06:34 | ||||||
| Last Modified: | 27 Aug 2026 06:34 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7786 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
