Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt. Sus-PHI/2020/PN. Ptk
Victorio, Novianus Mustahir (2025) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt. Sus-PHI/2020/PN. Ptk. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012191166.pdf - Published Version Download (566kB) |
|
|
PDF (A1012191166_VICTORIO_NOVIANUS_MUSTAHIR)
A1012191166_VICTORIO_NOVIANUS_MUSTAHIR.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (731kB) |
Abstract
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum merupakan isu yang krusial dalam hubungan industrial dan seringkali memicu sengketa antara pekerja dan pengusaha. Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 34.Pdt.Sus PHI/2020/PN.Ptk, yang menyangkut PHK terhadap seorang mandor tanpa proses pembuktian hukum atas dugaan pelanggaran berat. Latar belakang penelitian ini didasari pada pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja dan perlunya kejelasan dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus PHK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan-undangan,putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim serta Akibat Hukum dari Putusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis dalam memutus perkara. Meskipun PHK dinyatakan sah karena hubungan kerja telah berakhir, Hakim menilai bahwa Pelanggaran Berat yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, perusahaan tetap diwajibkan memberikan kompensasi kepada pekerja, berupa uang pesangon satu kali, penghargaan masa kerja satu kali, dan penggantian hak lainnya dengan total Rp51.936.300. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan,kepastian hukum,dan kemanfaatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta menegaskan bahwa pelanggaran berat harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum pidana untuk menjadikan dasar PHK tanpa kompensasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 27 Aug 2026 07:42 | ||||||
| Last Modified: | 27 Aug 2026 07:42 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7815 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
