Peran United Nations High Commissioner For Refugees terhadap Hak-Hak Pengungsi: Studi terhadap Terjadinya Perkawinan antara Pengungsi dan Warga Negara Indonesia
Vian, Agusto Ambarita (2025) Peran United Nations High Commissioner For Refugees terhadap Hak-Hak Pengungsi: Studi terhadap Terjadinya Perkawinan antara Pengungsi dan Warga Negara Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211206.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
PDF (A1011211206_VIAN_AGUSTO_AMBARITA)
A1011211206_VIAN_AGUSTO_AMBARITA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan antara pria dan wanita berdasarkan nilai Ketuhanan. Globalisasi mempermudah perkawinan campuran antara WNI dan WNA, termasuk dengan pengungsi.Namun, Indonesia tidak memiliki dasar hukum khusus mengenai perkawinan antara WNI dan pengungsi, sehingga menimbulkan masalah seperti status hukum anak, kewarisan, dan pencatatan pernikahan. Pengungsi yang menikah di Indonesia juga tidak mendapatkan kewarganegaraan, hak bekerja, atau dokumen kependudukan yang sah. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, tanggung jawab terhadap pengungsi berada di tangan UNHCR. UNHCR melindungi pengungsi secara umum tetapi belum memiliki mekanisme khusus terkait hak-hak perkawinan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran UNHCR dalam melindungi hak-hak pengungsi dalam perkawinan dengan WNI serta implikasi hukumnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan eksploratif untuk menganalisis peran UNHCR dalam perkawinan antara WNI dan pengungsi. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan eksplanatif untuk memahami regulasi serta hubungan sebab-akibat dalam isu ini. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek sosial dan hukum perkawinan antara WNI dan pengungsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum hak asasi manusia internasional dan hukum positif Indonesia menjamin hak setiap individu untuk menikah, dalam praktiknya, perkawinan antara pengungsi dan Warga Negara Indonesia (WNI) menghadapi berbagai kendala administratif. Status pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan menyebabkan perkawinan mereka tidak dapat dicatat secara resmi di catatan sipil, sehingga hanya diakui sebagai perkawinan di bawah tangan atau siri. UNHCR memiliki peran terbatas dalam kasus ini, hanya memberikan dukungan administratif dan advokasi tanpa dapat memastikan legalitas perkawinan tersebut. Akibatnya, pasangan pengungsi dan WNI tidak memperoleh perlindungan hukum, dan anak-anak mereka berisiko menjadi stateless, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif untuk menjamin pengakuan hukum dan perlindungan bagi perkawinan antara pengungsi dan WNI di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 02:17 | ||||||
| Last Modified: | 31 Aug 2026 02:17 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7837 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
