Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Bermerek Palsu melalui E-Commerce
Tuti, Warni (2025) Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Bermerek Palsu melalui E-Commerce. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211067.pdf - Published Version Download (705kB) |
|
|
PDF (A1011211067_TUTI_WARNI)
A1011211067_TUTI_WARNI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan transaksi jual beli secara daring, termasuk dalam industri kosmetik. Namun, maraknya peredaran kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu melalui e-commerce, efektivitas penegakan regulasi yang berlaku, serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menganalisis implementasi regulasi dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan konsumen dalam transaksi kosmetik palsu melalui e.-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait transaksi jual beli kosmetik bermerek palsu di e-commerce didasarkan pada beberapa regulasi utama, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 dan Pasal 8), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 9), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar Secara Online. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsumen dan tanggung jawab platform e- commerce dalam memastikan keaslian produk. Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku usaha ilegal, serta minimnya sanksi tegas bagi e-commerce yang memperdagangkan produk palsu. BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik palsu melalui e- commerce, termasuk melalui patroli siber, inspeksi terhadap marketplace, serta koordinasi dengan platform digital untuk menghapus produk yang tidak memiliki izin edar. Namun, keterbatasan kewenangan BPOM dalam mengatur langsung aktivitas e- commerce serta jumlah sumber daya yang terbatas menjadi hambatan dalam optimalisasi pengawasan. Selain peran pemerintah dan platform e-commerce, konsumen juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi dirinya sendiri. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen diwajibkan untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi, memastikan legalitas produk dengan memverifikasi izin edar BPOM, serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko pembelian kosmetik palsu secara daring. Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen harus dilakukan secara kolaboratif melalui peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan BPOM, pemberian sanksi tegas terhadap e-commerce yang melanggar regulasi, serta edukasi konsumen guna meningkatkan kesadaran akan risiko produk ilegal.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 02 Sep 2026 07:09 | ||||||
| Last Modified: | 02 Sep 2026 07:09 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7943 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
