Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Yuridis Pembatalan Hak atas Tanah oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/PBT/BPN-61/VIII/2019

Astria, Dewi (2015) Analisis Yuridis Pembatalan Hak atas Tanah oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/PBT/BPN-61/VIII/2019. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211138.pdf - Published Version

Download (627kB)
[img] PDF (A1012211138_ASTRIA_DEWI)
A1012211138_ASTRIA_DEWI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Di indonesia pendaftaran hak atas tanah dengan sistem negatif, yang artinya sertipikat dapat dibatalkan, karena suatu sebab yang membatalkan (Misalnya dalam prosedur yag tidak memenuhi syarat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dengan adanya putusan PTUN Nomor 12/G/PTUN-PTK/2004 maka dapat diketahui bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk membatalkan sertipikat hak pakai atas tanah dikarenakan sertipikat ganda/ tumpang tindih atau dapat dikatakan cacat hukum. Dengan demikian dikarenakan adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah karena penerbitan sertipikat didasarkan pada sertipikat yang cacat hukum yang mana data yuridis tidak sesuai dengan data fisik sehingga hal ini menimbulkan dampak hukum baik kepada Pihak Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Maka dari itu berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan Nomor : 01/Pbt/BPN- 61/VIII/2019.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Astria, DewiNIMA1012211138UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Robiatul Adawiyah
Depositing User: Robiatul Adawiyah
Date Deposited: 03 Sep 2026 02:25
Last Modified: 03 Sep 2026 02:25
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7965

Actions (login required)

View Item View Item