Pelaksanaan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus di Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau
Meri, Andriani (2024) Pelaksanaan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus di Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011201248.pdf - Published Version Download (633kB) |
|
|
PDF (A1011201248_MERI_ANDRIANI)
A1011201248_MERI_ANDRIANI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan ketentuan izin usaha rumah kos dikecamatan sekadau hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang izin usaha rumah kos studi di kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau). Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Rumah kos yang ada di Daerah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Rumah Kos tidak memiliki izin, semua pemilik rumah kos ilegal di Kabupaten Sekadau mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan izin memiliki usaha Rumah Kos namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi “izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (3),”. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau khususnya bidang perizinan dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin Usaha Rumah Kos di Kabupaten Sekadau sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sekadau mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi pemilik rumah kos yang sah di Kabupaten Sekadau dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pemilik rumah kos ilegal di kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau dengan pemberlakukan sanksi yaitu dikenakan ancaman pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 10 Sep 2026 03:41 | ||||||
| Last Modified: | 10 Sep 2026 03:41 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8213 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
