Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Upaya Hukum terhadap Tiongkok atas Tindakan Pelarangan Pelayaran Kapal di Kepulauan Spratly Pasca Putusan Permanent Court Of Arbritration Kasus Filipina-Tiongkok

Vichelle, Vichelle (2025) Upaya Hukum terhadap Tiongkok atas Tindakan Pelarangan Pelayaran Kapal di Kepulauan Spratly Pasca Putusan Permanent Court Of Arbritration Kasus Filipina-Tiongkok. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011191115.pdf - Published Version

Download (280kB)
[img] PDF (A1011191115_VICHELLE)
A1011191115_VICHELLE.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Laut China Selatan memiliki letak yang sangat strategis, kaya akan sumber daya alam, dan berfungsi sebagai jalur perdagangan yang vital. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa antar negara-negara terkait, salah satunya antara Filipina dan Tiongkok yang masih berlangsung hingga kini. Filipina dan Tiongkok saling memperebutkan Kepulauan Spratly yang terletak di Laut China Selatan yang letaknya berada di antara perairan kedua negara. Tiongkok mengklaim Kepulauan Spratly berdasarkan alasan sejarah, sementara Filipina mengajukan klaim karena kedekatannya secara geografis. Setelah adanya putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) yang memutuskan bahwa Kepulauan Spratly merupakan kedaulatan Filipina, Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran terhadap Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya hukum terhadap Tiongkok atas tindakan pelarangan pelayaran kapal di perairan Kepulauan Spratly Pasca Putusan PCA kasus Filipina dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang didukung dengan teori hukum internasional yang menggunakan sumber hukum internasional. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang akan menghasilkan data preskriptif analisis yang akan digunakan penulis dalam menyampaikan analisis penulis mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dan upaya hukum yang seharusnya diberikan atas tindakan yang telah terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah setelah adanya putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) yang memutuskan bahwa Kepulauan Spratly merupakan kedaulatan Filipina, Tiongkok menolak keputusan tersebut dan tetap mengklaim wilayah Kepulauan Spratly sebagai miliknya. Tiongkok melakukan berbagai pelanggaran dengan mengancam kapal-kapal Filipina yang melintas di perairan Kepulauan Spratly, seperti menembakkan senjata laser, dan melakukan pelarangan lainnya. Meskipun Tiongkok tidak menerimakeputusan PCA, putusan PCA tetap sah dan mengikat. Filipina dapat menuntut Tiongkok melalui Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Vichelle, VichelleNIMA1011191115UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Robiatul Adawiyah
Depositing User: Robiatul Adawiyah
Date Deposited: 02 Oct 2026 07:24
Last Modified: 02 Oct 2026 07:24
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8778

Actions (login required)

View Item View Item