Implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Hak Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi pada Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau)
Mega, Resiana (2026) Implementasi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Hak Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi pada Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221151.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1012221151_MEGA_RESIANA)
A1012221151_MEGA_RESIANA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terhadap hak partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, khususnya terkait efektivitas sistem perwakilan dusun serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pemerataan pembangunan antar dusun di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat Desa Palem Jaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 82 Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Palem Jaya baru berjalan secara formalitas administratif dan belum optimal secara substantif. Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, di mana keterlibatan warga umumnya sebatas kehadiran fisik undangan tanpa pengaruh signifikan dalam proses diskusi penentuan prioritas dan pengambilan keputusan anggaran. Selain itu, sistem perwakilan dusun dinilai belum efektif karena setiap dusun hanya diwakili oleh satu orang warga, yang memicu keraguan yuridis atas legitimasi keterwakilan aspirasi masyarakat secara kolektif. Faktor penghambat internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta persepsi bahwa pembangunan merupakan tugas mutlak pemerintah. Faktor penghambat eksternal mencakup kurangnya transparansi informasi, komunikasi satu arah dari pemerintah desa, keterbatasan alokasi anggaran akibat pengalihan dana darurat nasional, serta tantangan geografis berupa akses infrastruktur jalan dan telekomunikasi yang belum merata ke dusun-dusun terpencil (seperti Dusun Amang). Diperlukan penguatan mekanisme musyawarah yang inklusif serta peningkatan transparansi guna mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan bermakna.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 09 Oct 2026 02:00 | ||||||
| Last Modified: | 09 Oct 2026 02:00 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8816 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
