Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Harmonisasi Regulasi Ketenagakerjaan Nasional terhadap Sebelas Indicia Of Forced Labour ILO sebagai Upaya Pencegahan Praktik Modern Slavery di Indonesia

Muhamad, Nurdi Safiudin (2026) Analisis Harmonisasi Regulasi Ketenagakerjaan Nasional terhadap Sebelas Indicia Of Forced Labour ILO sebagai Upaya Pencegahan Praktik Modern Slavery di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221259.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011221259_MUHAMAD_NURDI_SAFIUDIN)
A1011221259_MUHAMAD_NURDI_SAFIUDIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

Modern slavery atau perbudakan modern masih berlangsung secara masif di era kontemporer. Global Slavery Index 2023 mencatat lebih dari 1,8 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi perbudakan modern, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan prevalensi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai negara yang terikat mandat konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Indonesia berkewajiban memastikan regulasi ketenagakerjaan nasionalnya mampu merespons praktik kerja paksa secara efektif. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi nasional yang ada dengan standar 11 Indicia of Forced Labour ILO, di mana sebagian besar kasus yang memenuhi unsur kerja paksa tidak dapat diproses secara hukum secara efektif akibat keterbatasan instrumen hukum yang spesifik. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia terhadap 11 Indicia of Forced Labour ILO sebagai upaya pencegahan praktik modern slavery di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional terhadap 11 indicia ILO bersifat parsial dan tidak sistematis. Dari sebelas indikator, hanya dua yang memperoleh adopsi penuh, yakni Deception (Penipuan) dan Physical and Sexual Violence (Kekerasan Fisik dan Seksual). Tujuh indikator lainnya termasuk Abuse of Vulnerability, Intimidation and Threats, Withholding of Wages, Debt Bondage, dan Excessive Overtime hanya terakomodasi secara parsial karena regulasi beroperasi dalam dimensi administratif-finansial tanpa mengakomodasi dimensi pemaksaan kerja (coercion) sebagaimana disyaratkan standar ILO. Lebih kritis lagi, dua indikator yakni Restriction of Movement dan Abusive Working and Living Conditions menghadapi lacuna legis karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya dalam hukum ketenagakerjaan domestik, sehingga regulasi nasional belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan pekerja dari praktik modern slavery.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Muhamad, Nurdi SafiudinNIMA1011221259UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 09 Oct 2026 02:01
Last Modified: 09 Oct 2026 02:01
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8818

Actions (login required)

View Item View Item