Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Bedasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Nomor: 2851K/PDT/2018)
Lina, Herlina (2026) Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Bedasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Nomor: 2851K/PDT/2018). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221132.pdf - Published Version Download (749kB) |
|
|
PDF (A1012221132_LINA_HERLINA)
A1012221132_LINA_HERLINA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Tanah merupakan kebutuhan dasar yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah yang menghasilkan Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti hak yang kuat. Dalam praktik masih sering terjadi sengketa pertanahan yang berujung pada pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.MPW yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 04/PDT/2018/PT.PTK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2851 K/PDT/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan proses pembatalan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan Sertifikat Hak Milik dilakukan melalui tahapan permohonan, pemeriksaan administrasi, verifikasi data fisik dan yuridis, pengkajian putusan pengadilan, serta penerbitan keputusan pembatalan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain tidak diserahkannya sertifikat asli oleh pihak yang kalah, lamanya proses administrasi, dan koordinasi antarinstansi. Pembatalan sertifikat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara, menghapus kekuatan hukum sertifikat yang dibatalkan, serta mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 09 Oct 2026 02:03 | ||||||
| Last Modified: | 09 Oct 2026 02:03 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8826 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
