Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Perjanjian Fasilitas Pendanaan Pinjaman Online pada Shopee Pinjam
Sinta, Nur Avia (2026) Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Perjanjian Fasilitas Pendanaan Pinjaman Online pada Shopee Pinjam. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221005.pdf - Published Version Download (607kB) |
|
|
PDF (A1012221005_SINTA_NUR_AVIA)
A1012221005_SINTA_NUR_AVIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap debitur atas perjanjian fasilitas pendanaan pinjaman online pada Shopee Pinjam. Latar belakang penelitian menemukan beberapa perjanjian yang cenderung merugikan pihak debitur serta menempatkan debitur pada posisi lemah dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen perjanjian fasilitas pendanaan Shopee Pinjam. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis serta interpretasi hukum normatif guna menarik kesimpulan yang presisi mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan beberapa perjanjian krusial antara lain Pasal mengenai penunjukan agen penagihan (3.7), pengalihan kontrak (6.4), ketentuan media penagihan dan akses ke tempat debitur (6.2), serta lampiran biaya yang mengakumulasi beban (Lampiran B), yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan POJK terkait fintech, dan asas itikad baik dalam KUHPerdata. Analisis yuridis menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mencederai asas keseimbangan hak dan kewajiban, ketidakjelasan objek perikatan, dan risiko penyalahgunaan penegakan yang bersifat intimidatif. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menegaskan kebutuhan untuk memperkuat ketentuan kontrak agar lebih transparan, proporsional, dan sesuai POJK serta UUPK; membatasi dan merumuskan ulang kewenangan agen penagihan; mensyaratkan pemberitahuan dan persetujuan efektif untuk pengalihan hak tagih; serta meningkatkan pengawasan regulator dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh debitur. Implementasi saran ini diharapkan menjamin keseimbangan kontraktual dan perlindungan hak debitur dalam era pembiayaan digital.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2026 01:57 | ||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2026 01:57 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8915 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
