Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum
Mario, Christian Lisero (2025) Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011201154.pdf - Published Version Download (838kB) |
|
|
PDF (A1011201154_MARIO_CHRISTIAN_LISERO)
A1011201154_MARIO_CHRISTIAN_LISERO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Skripsi ini berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah “Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Hukum Di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas Untuk Peningkatan Ketertiban?”. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Mengetahui faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya penerapan dan penegakan Perda Ketertiban Umum oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau; dan (b) Mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam penerapan dan penegakan Ketertiban Umum. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih kurang dalam menertibkan dan menegakkan ketertiban umum bagi para PKL yang melanggar khususnya di wilayah Kecamatan Kapuas baik itu karena peraturan daerah dan peraturan bupati yang kurang rinci dalam memberikan wewenang instansi maupun kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Kemudian Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam menertibkan PKL yang melanggar ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga marwah instansi. Satpol PP juga dapat memberikan dan berperan aktif dalam perumusan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan PKL maupun dalam memberdayakn PKL ini.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 14 Oct 2026 02:09 | ||||||
| Last Modified: | 14 Oct 2026 02:09 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8967 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
