Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Nike, Indriana (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221024.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011221024_NIKE_INDRIANA)
A1011221024_NIKE_INDRIANA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Kasus tingginya angka pengangguran terbuka yang fluktuatif di Kabupaten Sanggau menjadi isu sosial-ekonomi krusial yang menuntut penanganan serius dari pemerintah daerah. Kesenjangan antara pesatnya pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal yang terbatas memicu urgensi diterbitkannya kebijakan regulasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023. Guna mengatasi krisis ketenagakerjaan tersebut, pemerintah daerah secara spesifik mengupayakan perluasan kesempatan kerja yang mekanismenya diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) peraturan daerah tersebut. Penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif, mendalam, serta mengevaluasi bagaimana dinamika implementasi riil dari kebijakan ketenagakerjaan tersebut saat diterapkan di tengah masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum serta wawancara mendalam bersama perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sanggau, pelaku usaha sektor swasta, dan para pencari kerja lokal, yang kemudian dibedah menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan keterampilan kerja serta fasilitas penempatan tenaga kerja belum berjalan optimal dalam menekan laju pertumbuhan angka pengangguran. Sepanjang tahun berjalan, dari total 350 pencari kerja yang terdaftar resmi pada Disnakertrans, hanya sebanyak 53 orang yang berhasil diserap oleh sektor kerja formal akibat minimnya lowongan industri yang tersedia. Ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum, kendala utama bersumber dari faktor sarana berupa keterbatasan alokasi anggaran daerah yang memotong kuota paket pelatihan operasional, serta faktor masyarakat akibat rendahnya standar kompetensi dan jenjang pendidikan angkatan kerja lokal sehingga memicu ketidaksesuaian (mismatch) kualifikasi industri. Kendati demikian, dari faktor kebudayaan mulai tampak indikasi perubahan positif pada pola pikir pencari kerja menuju kemandirian ekonomi. Peneliti menyarankan Pemerintah Kabupaten Sanggau meningkatkan dukungan penganggaran daerah dan memperluas jaringan kemitraan strategis dengan dunia usaha melalui skema link and match.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Nike, IndrianaNIMA1011221024UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 354 Departemen perekonomian dan lingkungan
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 14 Oct 2026 03:15
Last Modified: 14 Oct 2026 03:15
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8988

Actions (login required)

View Item View Item