Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pertambangan Emas tanpa Izin Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf P Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau
Anjela, Lusia (2026) Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pertambangan Emas tanpa Izin Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf P Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Studi di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221078.pdf - Published Version Download (4MB) |
|
|
PDF (A1011221078_ANJELA_LUSIA)
A1011221078_ANJELA_LUSIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
Abstract
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, seperti penurunan kualitas air sungai, kerusakan tanah, terganggunya ekosistem, serta dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, aktivitas PETI yang masih terus berlangsung menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum lingkungan akibat PETI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara efektif, serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan akibat aktivitas PETI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan akibat aktivitas PETI di Kecamatan Nanga Mahap khususnya di Desa Tembaga, Landau Apin, dan Batu Pahat belum dilaksanakan secara efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penegak hukum yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor kebudayaan berupa ketergantungan masyarakat terhadap PETI sebagai sumber mata pencaharian. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait meliputi pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan, razia, penertiban, penghentian aktivitas PETI, dan penyitaan mesin dompeng. Namun, upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya serta dampak PETI masih belum optimal sehingga belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan pengawasan, optimalisasi sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat, serta penyediaan alternatif mata pencaharian guna mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 14 Oct 2026 03:36 | ||||||
| Last Modified: | 14 Oct 2026 03:36 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8992 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
