Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Akta yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Adanya Cacat Hukum

Behriyeh,, S. H. , M. Kn (2025) Analisis Akta yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Adanya Cacat Hukum. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231022.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A2031231022_BEHRIYEH_S_H_M_KN)
A2031231022_BEHRIYEH_S_H_M_KN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (29MB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan yang berwenang dalam membuat Akta bisa saja bertindak lalai dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016 dimana dalam putusan tersebut hakim membatalkan putusan sebelumnya sehingga terjadi pertentangan terkait Akta Jual Beli tersebut, dengan ini Penulis hendak membahas dua permasalahan yaitu Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 888/K/PDT/2016 yang membatalkan putusan sebelumnya terhadap pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Bagaimana menilai keabsahan suatu akta, khususnya dalam menentukan apakah suatu akta batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Analitis preskriptif. Dari hasil analisis penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam memutus perkara sudah tepat karena PPAT dari awal tidak memiliki wewenang dalam mengajukan pembatalan akta karena bukan merupakan para pihak dalam akta, PPAT tidak memiliki legal standing dalam membatalkan akta di pengadilan sehingga putusan sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan dari analisis penulis terkait keabsahan akta akta tersebut tidak memnuhi syarat sahnya perjanjian KUHPerdata Pasal 1320, serta cacat administratif atau prosedural, substantif, materiil maupun formil serta objek milik orang lain sehingga akta ini pada dasarnya batal demi hukum, sehingga PPAT harus bertanggungjawab atas kelalaiannya sehingga pembeli mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dari sisi pembeli dapat mengajukan tuntutan secara administratif, perdata maupun pidana kepada lembaga berwenang seperti Majelis Kehormatan Daerah (PPAT), Pengadilan,Kepolisian apabila pembeli merasa tidak adil atau tidak ada tanggungjawab oleh PPAT.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Behriyeh,, S. H. , M. KnNIMA2031231022UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Kenotariatan S2
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 14 Oct 2026 08:30
Last Modified: 14 Oct 2026 08:30
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9052

Actions (login required)

View Item View Item