Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Prosedur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris

Indah, Savira (2025) Analisis Prosedur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231007.pdf - Published Version

Download (916kB)
[img] PDF (A2031231007_INDAH_SAVIRA)
A2031231007_INDAH_SAVIRA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak selamanya berjalan dengan baik, karena tidak jarang dalam menjalankan tugasnya terdapat ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap Notaris. Terhadap kekecewaan tersebut masyarakat dapat melaporkan hal tersebutn kepada Lembaga yang terbentuk yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk mengawasi serta mengadili Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat harus dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tiga permasalahan antara lain : Bagaimanakah Prosedur Pemberian Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah? Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan Untuk Membatalkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris ? Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, disebut juga penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa prosedur pemberian sanksi teguran tertulis kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah agar tercipta keadilan dilakukan berdasarkan paraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Dasar Majelis Pengawas Notaris. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk membatalkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris karena Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final sehingga dapat diajukan langsung kepada pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat dimana dalam Pertimbangan Hakim PTUN dalam Kasus Putusan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah adalah dengan melihat aspek kewenangan serta aspek prosedur dan substansi sehingga dapat melahirkan sebuah Keputusan yang dapat menciptakan bagi para pihak.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Indah, SaviraNIMA2031231007UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Kenotariatan S2
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 14 Oct 2026 08:49
Last Modified: 14 Oct 2026 08:49
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9059

Actions (login required)

View Item View Item