Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik tanpa Izin Edar di Kota Pontianak

Al, Mira Ramadhanty (2026) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik tanpa Izin Edar di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012201038.pdf - Published Version

Download (592kB)
[img] PDF (A1012201038_AL_MIRA_RAMADHANTY)
A1012201038_AL_MIRA_RAMADHANTY.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Peredaran kosmetik palsu atau tanpa izin edar di Indonesia khususnya Kota Pontianak masih menjadi permasalahan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen. Kosmetik palsu yang beredar umumnya tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, konsumen juga mengalami kerugian secara ekonomi akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang di janjikan. Oleh karena itu, di perlukan perlindungan hukum terhadap konsumen guna memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam penggunaan produk kosmetik Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dari BBPOM Pontianak, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, laporan resmi BPOM, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen akibat peredaran kosmetik palsu. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak kasus peredaran kosmetik palsu yang tidak ditindaklanjuti ke jalur hukum, karena masih banyak kasus peredadan kosmetik yang tidak ditindaklanjuti ke jalur hukum, seperti hanya 7 dari 42 kasus temuan tahun 2024 yang diproses secara pidana (pro justitia), sementara sisanya hanya dikenai sanksi pembinaan, padahal produk ilegal tersebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon yang telah merugikan sedikitnya 87 konsumen di Kota dengan keluhan mulai dari iritasi, flek hitam, hingga pembengkakan wajah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu di Kota Pontianak masih belum optimal dan diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Al, Mira RamadhantyNIMA1012201038UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 22 Oct 2026 02:10
Last Modified: 22 Oct 2026 02:10
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9380

Actions (login required)

View Item View Item