Analisis Rumusan Pasal 412 Kuhp Nasional tentang Tindak Pidana Kohabitasi
Icha, Meliyana Salsabila (2026) Analisis Rumusan Pasal 412 Kuhp Nasional tentang Tindak Pidana Kohabitasi. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221017.pdf - Published Version Download (871kB) |
|
|
PDF (A1011221017_ICHA_MELIYANA_SALSABILA)
A1011221017_ICHA_MELIYANA_SALSABILA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Fenomena kohabitasi atau hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menjadi perhatian dalam perspektif hukum, moral, dan sosial di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan ketentuan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan. Namun demikian, rumusan pasal tersebut masih menimbulkan perdebatan karena dianggap belum memberikan batasan yang jelas mengenai makna frasa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah”, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan teori hermeneutik hukum sebagai landasan teori untuk menafsirkan makna norma hukum secara lebih mendalam dan sistematis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menguraikan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kohabitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP Nasional mengandung beberapa unsur penting yaitu “setiap orang”, “hidup bersama sebagai suami istri”, “di luar perkawinan yang sah”, serta penuntutan yang bersifat delik aduan. Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan definisi yang jelas mengenai batasan kohabitasi sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa batasan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional masih memerlukan penafsiran hukum yang lebih jelas dan sistematis agar tercipta kepastian hukum dalam penerapannya serta untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan kesejahteraan sosial > 364 Kriminologi | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 22 Oct 2026 02:44 | ||||||
| Last Modified: | 22 Oct 2026 02:44 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9400 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
