Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Sulistio, Sulistio (2026) Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E1031211066.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (E1031211066_SULISTIO)
E1031211066_SULISTIO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dasar hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip good governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 5 prinsip good governance menurut Agus Dwiyanto (2014:79) yang terdiri dari partisipasi, efektif dan efisien, serta kepastian hukum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Penerapan prinsip partisipasi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pemanfaatan media informasi, layanan daring, serta program jemput bola yang melibatkan sekolah dan instansi terkait, namun partisipasi masyarakat belum merata karena keterbatasan pemahaman sebagian orang tua sehingga keterlibatan yang terjadi masih bersifat administratif. Penerapan prinsip efektif dan efisien menunjukkan kinerja yang cukup baik melalui inovasi pelayanan, pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan, penetapan target pelayanan, serta pengelolaan sumber daya manusia, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis sarana pendukung dan ketidaklengkapan berkas pemohon yang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Penerapan prinsip kepastian hukum telah didasarkan pada regulasi, standar pelayanan, dan SOP yang jelas serta mekanisme verifikasi data berlapis untuk menjamin keabsahan identitas anak, namun manfaatnya belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya ketidaksesuaian data administrasi dan terbatasnya pemanfaatan KIA dalam layanan publik.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 651 Layanan kantor | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 22 Oct 2026 06:35 | ||||||
| Last Modified: | 22 Oct 2026 06:35 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9446 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
