Pelaksanaan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Pangkat Jual Beli yang Penjualannya Menjalani Hukuman Penjara di Kabupaten Kubu Raya
Putri, Alya Kamila (2025) Pelaksanaan Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Pangkat Jual Beli yang Penjualannya Menjalani Hukuman Penjara di Kabupaten Kubu Raya. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211003.pdf - Published Version Download (550kB) |
|
|
PDF (A1011211003_PUTRI_ALYA_KAMILA)
A1011211003_PUTRI_ALYA_KAMILA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Pengalihan nama pada sertifikat tanah milik adalah sebuah prosedur administratif untuk mengganti nama pemilik yang tertera pada sertifikat tersebut setelah haknya berpindah, umumnya melalui transaksi jual beli. Biasanya, langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Namun, jika penjual saat itu sedang menjalani hukuman penjara, akan ada berbagai masalah hukum dan administratif yang dapat menghalangi proses pengalihan nama sertifikat tanah. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki cara pengalihan nama sertifikat tanah ketika penjual sedang menjalani hukuman penjara, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran prosedur tersebut, serta mengkaji akibat hukum yang mungkin timbul bagi pembeli dan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh pembeli untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang telah dibelinya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan perspektif yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan wawancara dengan individu terkait, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional, serta pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi. Analisis dilakukan dengan mempelajari aspek hukum yang relevan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penjual sedang menjalani hukuman penjara, pengalihan nama masih dapat dilakukan melalui beberapa pilihan seperti memberikan kuasa khusus kepada pihak lain, meminta izin dari lembaga pemasyarakatan, atau melalui putusan pengadilan. Beberapa faktor penting yang memengaruhi proses tersebut meliputi hukum, administrasi, dan kelembagaan. Jika prosedur tidak dijalankan dengan benar, ada potensi risiko hukum bagi pembeli, termasuk pembatalan peralihan hak, permasalahan dengan ahli waris, atau pencabutan transaksi oleh pengadilan. Karena itu, pembeli perlu memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil demi kelancaran proses pengalihan nama sesuai dengan regulasi yang ada.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 22 Oct 2026 06:45 | ||||||
| Last Modified: | 22 Oct 2026 06:45 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9455 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
