Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Pengelolaan Arsip di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat

Arya, Bagus Jaka Lumadyo (2025) Pengelolaan Arsip di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat. Tugas Akhir thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E0061201022.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (E0061201022_ARYA_BAGUS_JAKA_LUMADYO)
E0061201022_ARYA_BAGUS_JAKA_LUMADYO.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat merupakan instansi pemerintah di tingkat wilayah yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi-fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, Kanwil Kemenkumham bertugas menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ini menjadikan Kanwil sebagai institusi yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan hukum dan pemajuan hak asasi manusia di wilayah Kalimantan Barat. Dalam menjalankan tugasnya, Kemenkumham tidak terlepas dari aktivitas administrasi yang menghasilkan berbagai jenis dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut meliputi kebijakan hukum, peraturan, surat keputusan, surat menyurat dinas, hingga catatan peradilan dan informasi hukum lainnya yang relevan. Volume dokumen yang besar dan terus bertambah dari waktu ke waktu menuntut adanya sistem pengelolaan arsip yang efektif dan efisien agar setiap informasi dapat disimpan, ditemukan kembali, serta digunakan dengan cepat dan akurat ketika dibutuhkan. Pengelolaan arsip menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenkumham. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tetapi juga sebagai bukti akuntabilitas dan rekam jejak historis atas segala aktivitas kelembagaan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen penting seperti keputusan hukum, surat perintah, maupun catatan peradilan perlu diarsipkan secara sistematis, aman, dan terstruktur, agar dapat digunakan untuk kepentingan hukum, pelayanan publik, serta keperluan administratif lainnya. Sebagai lembaga yang juga terlibat dalam penyelenggaraan sistem peradilan, Kemenkumham memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan keberlanjutan informasi hukum. Hal ini tidak hanya mencakup penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik, tetapi juga pengelolaan arsip digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sistem pengarsipan yang baik akan mendukung transparansi, efisiensi kerja, serta menjaga keabsahan data dan dokumen dalam jangka panjang. Berdasarkan pentingnya pengelolaan arsip tersebut, maka dibutuhkan fasilitas penunjang yang memadai seperti ruang penyimpanan arsip yang aman, lemari arsip, rak arsip, serta sistem informasi kearsipan yang terintegrasi. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, pengelolaan arsip akan mengalami banyak kendala yang berpotensi menghambat kinerja institusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul: “Pengelolaan Arsip di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat” sebagai upaya untuk menelusuri praktik pengelolaan arsip serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam mendukung pelayanan hukum dan HAM yang optimal.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Arya, Bagus Jaka LumadyoNIME0061201022UNSPECIFIED
Subjects: 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 651 Layanan kantor
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Perkantoran D3
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 27 Oct 2026 02:59
Last Modified: 27 Oct 2026 02:59
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9678

Actions (login required)

View Item View Item