Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Yuridis Keabsahan Jual Beli Petasan Korek API di Kota Pontianak

Teguh, Firmansyah (2026) Analisis Yuridis Keabsahan Jual Beli Petasan Korek API di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211066.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011211066_TEGUH_FIRMANSYAH)
A1011211066_TEGUH_FIRMANSYAH.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran dan penjualan petasan korek api secara ilegal di tengah masyarakat, meskipun produk tersebut dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli petasan korek api tidak memenuhi syarat objektif keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebab (causa) yang halal, karena petasan korek api tergolong jenis yang tidak termasuk petasan yang dapat diperjualbelikan maupun digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 serta berada di luar cakupan izin resmi yang berlaku di Kota Pontianak. Dengan demikian, perjanjian tersebut batal demi hukum (nietig van rechtswege) sejak semula. Kebatalan tersebut menimbulkan akibat hukum pada tiga ranah sekaligus, yaitu ranah hukum perdata berupa pengembalian prestasi berdasarkan lembaga pembayaran tidak terutang (onverschuldigde betaling), ranah hukum administrasi berupa potensi pencabutan izin, dan ranah hukum pidana berupa ancaman sanksi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merekomendasikan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Teguh, FirmansyahNIMA1011211066UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 28 Oct 2026 07:36
Last Modified: 28 Oct 2026 07:36
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9798

Actions (login required)

View Item View Item