Implikasi Yuridis Tidak Diserahkannya Fisik Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Elektronik dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kalimatan Barat
Mia, Agatha (2026) Implikasi Yuridis Tidak Diserahkannya Fisik Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Elektronik dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik di Kalimatan Barat. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031241019.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A2031241019_MIA_AGATHA)
A2031241019_MIA_AGATHA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis tidak diserahkannya fisik lembar kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kalimantan Barat. Permasalahan yang dianalisis meliputi validitas pendaftaran HT-el apabila fisik lembar kedua APHT tidak diserahkan kepada Kantor Pertanahan serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian dan integritas warkah pertanahan sebagai arsip negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat Kantor Pertanahan, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Jenjang Norma, Teori Daya Mengikat Norma, dan Teori Pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas pendaftaran HT-el tanpa penyerahan fisik lembar kedua APHT tidak terpenuhi secara penuh menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Berdasarkan pengujian aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, ditemukan adanya cacat prosedur karena tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan APHT sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT. Berdasarkan Teori Jenjang Norma dan Teori Daya Mengikat Norma, ketentuan UUHT tetap menjadi tolok ukur legalitas yang mengikat sehingga status yuridis pendaftaran tersebut tergolong dapat dibatalkan (vernietigbaar), bukan batal demi hukum. Meskipun demikian, sertipikat Hak Tanggungan Elektronik tetap berlaku berdasarkan asas praduga keabsahan (presumptio iustae causa) sepanjang belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak diserahkannya fisik lembar kedua APHT berimplikasi terhadap integritas warkah pertanahan sebagai arsip negara dan berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian apabila dokumen asli diperlukan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta kejelasan tanggung jawab penyimpanan dokumen guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan HT-el.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 02 Nov 2026 07:01 | ||||||
| Last Modified: | 02 Nov 2026 07:01 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10078 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
